SOBAT KENALI HUKUM

Hai Sobat Kenali Hukum ! P ernahkah mendengar seorang pejabat berkata, "Saya hanya salah ambil kebijakan, tapi kok dipenjara seperti koruptor?" Atau mungkin Sobat sendiri pernah bertanya-tanya, "Apa sih bedanya salah kelola anggaran dengan korupsi? Bukannya sama-sama merugikan negara?" Fenomena seperti ini makin sering kita jumpai, baik di pemberitaan media, ruang diskusi publik, hingga linimasa media sosial. Ketika seorang pejabat publik tersandung masalah hukum, seringkali muncul narasi negative yang menyebut bahwa kebijakan mereka dikriminalisasi . Frasa seperti "kriminalisasi kebijakan (criminalization of policy decisions) " pun jadi tameng yang kerap digunakan untuk membingkai kasus korupsi sebagai sekadar kesalahan administratif. Padahal, ada batas tegas meski kadang setipis daun bawang, a ntara tindakan yang masuk wilayah hukum administrasi dan tindakan yang telah melangkah ke wilayah pidana korupsi. Sayangnya, banyak masyarakat masih bin...

  Hai Sobat Kenali Hukum ! Bayangkan jika dana triliunan rupiah yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, atau irigasi justru lenyap di meja-meja gelap korupsi. Uang rakyat yang mestinya menggerakkan roda pembangunan malah masuk ke kantong segelintir orang. Inilah potret kelam yang masih menghantui sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Korupsi di sektor ini bukan hanya soal markup harga atau proyek fiktif—dampaknya jauh lebih dalam. Ia menggerogoti fondasi ekonomi negara, melemahkan sektor riil, dan mematikan kepercayaan publik. Ibarat penyakit kronis, korupsi membuat investasi mandek, kualitas infrastruktur anjlok, dan pelaku usaha kecil sulit bersaing secara sehat . “Pengadaan Barang/ Jasa: Perdata atau Pidana? Menjawab Tuduhan Kriminalisasi ” Pengadaan barang / jasa di sektor publik kerap menjadi sorotan. Tak hanya karena nilainya yang besar, tapi juga karena kerentanannya terhadap praktik korupsi. Namun, muncul satu narasi...